Dulu, saat penyakit mengoleksi buku yang banyak sedang menjangkiti, saya suka berkeliling kota Makassar hanya untuk menemukan toko-toko buku unconventional, bukan seperti gramedia dan sejenisnya. Toko-toko buku kecil yang biasa; disamping menjual buku dengan harga "rasional" ala mahasiswa, juga menyediakan buku-buku lama dan langka yang direkomendasi senior-senior kampus.
Salah satu toko buku yang menarik saat itu adalah Papirus. Toko buku yang beberapa kali pindah tempat dalam kurun waktu singkat ini, pernah bertengger sebentar di jalan perintis kemerdekaan, kompleks kantor Muhammadya, yang belakangan hari pindah entah kemana dengan desas-desus gulung tikar.
Di toko buku ini, kita akan banyak menemukan buku-buku tua dengan ejaan lama, ejaan yang belum disempurnakan yang barangkali sulit ditemukan di toko-toko buku umum seperti Gramedia. Seingatku dalam suatu kunjungan, saya menemukan beberapa artikel majalah tempo edisi lama yang mengulas tentang kasus "tanah merah", tempat pembantaian para martir PKI ditahun 1965. Majalah yang cukup detail mewartakan kejadian tahun kelam itu. Sayangnya majalah ini tidak kembali setelah dipinjam oleh salah seorang teman. Belakangan saya menemukan majalah serupa, dengan penerbit yang sama tetapi dengan ulasan yang menurutku sedikit berbeda dengan majalah sebelumnya. Waulahualam.
Betapa kompleks persoalan sejarah, andai waktu tidak memiliki kesatuan, tidak perlu ada pertanda yang harus ditafsir, tidak pula perlu memikirkan hidup, menjalani waktu sekarang-saat ini, sudah lebih dari cukup. Kompleksitas hidup kadang hadir dari bayang perilaku "masa silam" dan "kecemasan masa depan".
Saya kembali teringat majalah tempo itu beberapa hari lalu, saat dimana jagat maya mulai (lagi) diramaikan oleh isu terkait PKI. Seperti mengalami dejavu, ritusnya selalu terulang di moment yang sama, menjelang pesta demokrasi. Disangrai sedemikian rupa, dijadikan alat propaganda ampuh demi kepentingan-kepentingan politik sesaat. Begitu kejam kita pada sejarah.
Ada banyak perihal serupa, sebut saja sederet pelanggaran HAM di masa lalu, kasus-kasus kakap yang hilang ditelan lautan, selalu kembali mencuak dipermukaan menjelang pesta, tetapi bukan untuk diselesaikan, melaingkan dijadikan bahan "lelucon politik" yang tidak mendidik sama sekali. Saya berfikir, mungkin kasus- kasus serupa diproduksi kembali, terus didaur ulang untuk amunisi politik, negara lewat para elitenya tidak benar-benar ingin menuntaskannya.
Seperti menghalalkan segala cara untuk mendapat kuasa. Rekonsolidasi demokrasi kita kian merosot dan hanya menjadi media adu cacian dan olah dendam. Dendam, siapa yang menggunakan isu-isu nakal itu di fase ritus demokrasi sebelumnya, kini giliran kita yang menggunakannya. Alhasil, diskursus demokrasi yang hadir sangat jauh dari nilai substantif dan produktif, yang ada dan berkembang malah sentimen opini yang tidak mencerdaskan.
Jelas ini bukan cara untuk mendidik generasi, jika para elite tidak mengintrospeksi diri dan negara terus alpa dalam mengurusi hal ini, maka dipastikan umur demokrasi hanya akan sampai pada sekali panen. Seumur jagung.
Bukan hanya saya, kita semua, hari ini merasakan, betapa tidak substansialnya perdebatan para politisi, sibuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup kepartaian atau golongan tertentu, sehingga lupa menelaah atau meramuh konsep berdemokrasi yang beradab bagi nusa dan bangsa. Alih-alih membahas program pembangunan, para elite hanya (bisa) saling menyerang dan terjebak pada error argumentum ad hominem, melihat bukan pendapatnya, tetapi secara tendensius menyerang pribadi yang mengutarakan pendapat.
Hal lain yang tidak kalah "mengerikan" adalah ketika para politisi hadir sebagai tameng penguasa, menghalalkan segala cara, bertahan pada argumentasi yang bahkan hampir "irasional" demi membela junjungan. Mau sampai dimana umur demokrasi yang kita banggakan ini akan bertahan?
Melegahkan menurut saya bahwa, situasi ini hanya terjadi momentuman, ketika ritus prosesi demokrasi. Asumsinya sederhana, ini adalah pola politisasi, bukan berangkat dari ketidakpahaman atau kerangka epistem yang cacat. Semoga setelah perhelatan, semuanya akan normal (cerdas) kembali. Semoga.
Melegahkan menurut saya bahwa, situasi ini hanya terjadi momentuman, ketika ritus prosesi demokrasi. Asumsinya sederhana, ini adalah pola politisasi, bukan berangkat dari ketidakpahaman atau kerangka epistem yang cacat. Semoga setelah perhelatan, semuanya akan normal (cerdas) kembali. Semoga.
0 komentar:
Posting Komentar